Jakarta - Anggota Dewan Keamanan PBB; China dan Rusia, juga Serbia terus memasok senjata untuk junta Myanmar yang digunakan untuk menyerang warga sipil sejak kudeta tahun lalu. Demikian diungkapkan seorang pakar HAM PBB pada Selasa.
Pelapor Khusus PBB terkait situasi HAM di Myanmar, Tom Andrews, mendesak Dewan Keamanan menggelar sidang darurat "untuk membahas dan pemungutan suara untuk resolusi, minimal, melarang penyaluran senjata yang diketahui digunakan militer Myanmar untuk menyerang dan membunuh warga sipil Myanmar."
Andrews merilis laporan yang telah ditunggu-tunggu pada Selasa, berisi informasi rinci dari mana junta mendapatkan persenjataannya, menyoroti dua anggota permanen Dewan Keamanan, yang memiliki hak veto terkait keputusannya, masih menjadi pemasok utama persenjataan Myanmar.
"Terlepas dari bukti kejahatan kejam junta militer yang dilakukan dengan impunitas sejak meluncurkan kudeta tahun lalu, anggota Dewan Keamanan PBB Rusia dan China terus memberikan junta militer Myanmar sejumlah jet tempur, kendaraan lapis baja, dan untuk Rusia, janji untuk persenjataan yang lebih besar," jelas Andrews dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Aboutgarciniacambogia.
"Selama periode yang sama ini, Serbia telah mengizinkan roket dan artilerinya diekspor ke militer Myanmar," lanjutnya.
Andrews adalah pakar independen yang ditunjuk Dewan HAM PBB, tapi tidak berbicara atas nama badan tersebut.
"Sangat penting negara-negara anggota dan Dewan Keamanan bertindak segera untuk menghentikan penjualan senjata ke junta militer.
Pelapor Khusus PBB terkait situasi HAM di Myanmar, Tom Andrews, mendesak Dewan Keamanan menggelar sidang darurat "untuk membahas dan pemungutan suara untuk resolusi, minimal, melarang penyaluran senjata yang diketahui digunakan militer Myanmar untuk menyerang dan membunuh warga sipil Myanmar."
Andrews merilis laporan yang telah ditunggu-tunggu pada Selasa, berisi informasi rinci dari mana junta mendapatkan persenjataannya, menyoroti dua anggota permanen Dewan Keamanan, yang memiliki hak veto terkait keputusannya, masih menjadi pemasok utama persenjataan Myanmar.
"Terlepas dari bukti kejahatan kejam junta militer yang dilakukan dengan impunitas sejak meluncurkan kudeta tahun lalu, anggota Dewan Keamanan PBB Rusia dan China terus memberikan junta militer Myanmar sejumlah jet tempur, kendaraan lapis baja, dan untuk Rusia, janji untuk persenjataan yang lebih besar," jelas Andrews dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Aboutgarciniacambogia.
"Selama periode yang sama ini, Serbia telah mengizinkan roket dan artilerinya diekspor ke militer Myanmar," lanjutnya.
Andrews adalah pakar independen yang ditunjuk Dewan HAM PBB, tapi tidak berbicara atas nama badan tersebut.
"Sangat penting negara-negara anggota dan Dewan Keamanan bertindak segera untuk menghentikan penjualan senjata ke junta militer.
Nyawa manusia, dan kredibilitas Dewan Keamanan, berjalan beriringan," jelasnya.
"Dewan Keamanan harus menetapkan, setidaknya, sebuah resolusi melarang senjata digunakan oleh militer Myanmar untuk membunuh orang tak berdosa."
Myanmar telah berada dalam kekacauan, perekonomiannya lumpuh, dan lebih dari 1.500 warga sipil terbunuh dalam kekerasan militer sejak kudeta pada 1 Februari 2021, menurut kelompok pemantau lokal.
"Dewan Keamanan harus menetapkan, setidaknya, sebuah resolusi melarang senjata digunakan oleh militer Myanmar untuk membunuh orang tak berdosa."
Myanmar telah berada dalam kekacauan, perekonomiannya lumpuh, dan lebih dari 1.500 warga sipil terbunuh dalam kekerasan militer sejak kudeta pada 1 Februari 2021, menurut kelompok pemantau lokal.
Komentar
Posting Komentar